LPPD DESA TANUNGWANGI TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN MUNCANG
KANTOR DESA TANJUNGWANGI

Jl. Raya Muncang-Leuwidamar Km 0,2 Kp. Warunglame Kode Pos 42364

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGWANGI
KECAMATAN MUNCANG
Nomor :140/15-Ds.2015/Kep/III/2015

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
( LPPD )
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNGWANGI,

Menimbang : a. bahwa agar perencanaan, pelaksanaan, penatanusahaan, pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dikelola berdasarkan azas-azas transfaran, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu diatur dengan Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tanjungwangi tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37);
10. Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 367);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama-nama Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2014 tentang Belanja Barang Jasa Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 41);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanjungwangi, Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Lebak, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungwangi
Pada tanggal : 06 Maret 2015
KEPALA DESA TANJUNGWANGI

H. JANIM

Tembusan :
1. Yth. Ibu Bupati Lebak
2. Yth. Bapak Camat Muncang
3. Yth. Ketua BPD Tanjungwangi 
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGWANGI
NOMOR : 140/15-Ds.2015/Kep/III/2015
TANGGAL : 06 Maret 2015

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TANJUNGWANGI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
B. GAMBARAN UMUM DESA
1. Kondisi Geografis
2. Gambaran Umum Demografis
3. Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
A. Visi dan Misi
B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
C. Prioritas Desa

BAB III KEWENANGAN DESA
A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
4. Data Perangkat Desa
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Sarana dan Prasarana
8. Permasalahan dan Penyelesaiannya

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian
3. Realisasi Program dan dan Kegiatan
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
5. Data Perangkat Desa
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
7. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber Dana dan Jumlah anggaran yang digunakan
6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
7. Sarana dan Prasarana
8. Permasalahan dan Penyelesaiannya

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
A. KERJASAMA ANTAR DESA
1. Desa yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJSAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Sumber dan Jumlah Anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA
1. Sengketa Batas Desa
2. Penyelesaian yang dilakukan
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
4. Data Perangkat Desa

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Satuan Pelaksana Kegiatan
6. Kelembagaan yang dibentuk
7. Potensi Bencana yang Diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Tanjungwangi, 06 Maret 2015
Kepala Desa Tanjungwangi

H. JANIM

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanjungwangi Akhir Tahun Anggaran 2014 disusun dengan berdasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37);
10. Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 367);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama-nama Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2014 tentang Belanja Barang Jasa Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 41);

B. GAMBARAN UMUM DESA
1. Kondisi Geografis
Secara geografis Desa Tanjungwangi, Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak, dilihat daribeberapa aspek tinjauan meliputi :
1) Iklim :
 Curah hujan : 2000-3000 Mm
 Jumlah bulan hujan : 6 Bulan
 Suhu rata-rata harian : 20-30 C0
 Bentang Wilayah : Datar/Berbukit/Pegunungan

2) Tipologi :
 Desa Kepulaun :Ya/Tidak
 Desa Pantai/Pesisir : Ya/Tidak
 Desa Sekitar Hutan : Ya/Tidak
 Desa Terisolir : Ya/Tidak
 Desa Perbatasan dengan
kabupaten lain : Ya/Tidak

3) Orbitasi :
Berada di Ibu Kota Kecamatan Ya / Tidak
Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 5 Km
Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 45 Menit
Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan Kendaraan Roda Dua
Jarak ke Ibu Kota Kabupaten 50 Km
Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten 1,5 Jam
Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten Kendaraan Roda 2 & 4

4) Batas Desa :
 Sebelah Utara : Desa Girijagabaya Kecamatan Muncang
 Sebelah Timur : Desa Leuwicoo Kecamatan Muncang
 Sebelah Selatan : Desa Pasirnangka Kecamatan Muncang
 Sebelah Barat : Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar

5) Luas wilayah :
Luas wilayah Desa adalah : 989 Ha, terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi.

2. Gambaran Umum Demografis
Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini, memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Penyebaran pada Wilayah sebagai berikut :

a. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM):
1. UMUR :
No KELOMPOK UMUR JUMLAH/ORANG
1. 0 – 16 Tahun 1.034
2. 17 – 30 Tahun 552
3. 31 – 45 Tahun 870
4. 46 Tahun Keatas 340
Jumlah 2.796

2. JUMLAH JIWA :
1. Jumlah Jiwa : 2.796 Orang
2. Jumlah Laki-laki : 1.415 Orang
3. Jumlah Perempuan : 1.381 Orang
4. Jumlah Kepala Keluarga : 727 Orang

3. MUTASI PENDUDUK :
 Datang : 20 Orang
 Pindah : 27 Orang
 Lahir : 30 Orang
 Meninggal : 13 Orang

Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses perubahan sebagaimana
tersebut pada angka 3, dan kondisi tersebut dikarenakan :
 Datang, berasal dari luar Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi
 Karena Perkawinan dan Pekerjaan
 Pindah tempat tinggal ke Desa -, Kabupaten –
 Karena Perkawinan dan Pekerjaan
 Meninggal Dunia disebabkan karena :
 Usia.
 Penyakit

4. PENDIDIKAN :
Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebihtinggi, dengan hasil Capaian yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikansebagai berikut :
Pendidikan Terakhir :
1. Tamat SD/sederajat : 139 Orang
2. SLTP : 81 Orang
3. SLTA : 73 Orang
4. Diploma II : 5 Orang
5. Diploma 3 : 5 Orang
5. Sarjana : 7 Orang

5. PENYEBARAN PENDUDUK :
Penyebaran penduduk Desa Tanjungwangi tersebar pada wilayah masing-masing dusun/kampong sebagaimana tersebut pada tabel :

KAMPUNG/Wilayah JUMLAH PENDUDUK JUMLAH KK
LAKI-LAKI PEREMPUAN
Kp. Tanjungwangi/Rw 001 495 485 212
Kp. Cipeuyah/Rw 002 625 610 374
Kp. Lebak Sawah/Rw 003 295 286 141
JUMLAH 1415 1381 727

3. Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan Desa
(1) Perkebunan
Komoditi sektor perkebunan yang berupa Tanaman Durian, Karet, Al-Basyiah, dan ini merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat Desa Tanjungwangi pada umumnya.
Pemasaran hasil Perkebunan tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal menjanjikan baik di Desa Tanjungwangi maupun di Kota.

(2) Peternakan
Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal Sapi, Kerbau, Ayam,
Bebek, Kambing dan lain-lainnya, menjadi komoditi unggulan desa, dan kondisi lingkungansangat mendukung prospek ke depan desa maupun pemiliknya, secara terperinci dapatkami sampaikan sebagai berikut :

Jenis Ternak Jumlah Ekor Perkembangan/Th Produksi Bln/Thn
Ayam Pedaging



Domba 50
Kerbau 53
Bebek 126

(3) Perikanan
Sektor Perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh Rumah Tangga baikberupa empang/kolam/karamba maupun pemeliharaan bentuk kolom, tingkat kepentinganusaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahanpenghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitarrumah kosong dan memanfaatkan waktu luang. Gambaran produktifitas dari usaha inisebagai berikut :

Pemilik Produk Budidaya Jenis Ikan Produksi Bln/Thn (Rp)
Modal Awal –

(4) Industri
Sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah tangga dengan berbagai jenis
kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) dan/atau Kelompok dan usaha ini telahberkembang sejak dahulu dan membudaya di masyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasarcukup menjajikan, sebagai gambaran pendapatan yang diperoleh oleh pengrajin sbb :
Jenis Industri RT Biaya Ket. Total Nilai Produksi (Rp)
Total Nilai Produksi (Rp) Bahan Baku (Rp) Bahan Penolong (Rp)

b. Pertumbuhan Ekonomi
Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih
dominan kepada Sektor Pertanian dan/atau Peternakan, di samping sektor-sektor lainnya baik berupa jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan dan lain-lainnya. Tingkat Pertumbuhan sektor lainya diluar sektor unggulan/dominan, sangat memungkinkan berkembang apabila adanya perhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan permodalan.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi dan Misi
Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanjungwangi terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana Strategis Desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2010 s/d 2015 dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud Kegiatan baik Fisik maupun nonfisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Visi dan Misi desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah desa secara partisipatif.

1. Visi :
“TERWUJUDNYA KERJASAMA YANG BAIK ANTAR APARATUR DESA DAN TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT YANG DIDUKUNG TERTIB ADMINISTRASI DENGAN SUASANA AMAN DAN RELEGIUS “.
2. Misi :
Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan kegiatan spesifik yang harus dilakukan, sehingga membawa organisasi pemerintahan desa focus pada kegiatan tertentu.
Oleh karena itu untuk mewujudkan Visi Desa Tanjungwangi sebagaimana tersebut diatas, akan dijabarkan melalui Misi sebagai berikut
a. Meningkatkan Kerjasama dan Disiplin Aparatur Pemerintahan Desa.
b. Menyelenggarakan Kegiatan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa.
c. Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi desa untuk kepentingan masyarakat.
d. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal atau non formal serta pendidikan agama yang mudah dan murah.
e. Meningkatkan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (RPJMD)
1. Strategi
a. Aparatur Pemerintah Desa
1. Peningkatan kualitas penyelenggara Pemerintahan Desa di bidang Administrasi ditempuh melalui Peningkatan SDM Perangkat Desa.
2. Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi perangkat Desa, dengan jalan Pelatihan bagi Perangkat Desa.
3. Peningkatan Pelayanan Masyarakat ditempuh melalui Peningkatan Disiplin jam kerja.

b. Pertanian, Peternakan, Perikanan
1. Peningkatan kemampuan petani agar komoditas pertanian dan perkebunan meningkat melalui penyuluhan .

c. Kesehatan
1. Peningkatan kualitas sehat bagi masyarakat usia dini melalui posyandu.
2. Peningkatan kualitas hidup bagi usia lanjut dengan melalui pendirian Posyandu Lansia.
3. Peningkatan Gizi balita dengan melalui penambahan Pemberian Manakan Tambahan.

2. Arah Kebijakan
Strategi adalah arah kebijakan yang akan ditempuh dengan upaya mencapai tujuan :
a. Meningkatkan sarana dan prasana infrastruktur
b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
c. Mengembangkan usaha ekonomi mikro dan menengah
d. Mengembangkan jangkauan pelayanan kesehatan

3. Prioritas Desa
Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) setiap tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lima Tahunan dan RKP ini merupakan rel kegiatan selama 1 tahun untuk tahun 2014 berupa kegiatan Pembangunan Drainase dan saluran irigasi yang tertuang dalam APBDesa Tahun Anggaran 2014.

BAB III
KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat maka desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh Daerah.
Di Era Otonomi, Pemerintahan Desa Tanjungwangi juga melaksanakan kegiatan Otonomi tersebut. Indikatornya adalah penggalian potensi desa yang ada. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan Pemerintah Desa Tanjungwangi karena masih kurangnya faktor pendanaan, SDM, pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan Asli Desa Tanjungwangi yang hingga sampai saat ini mengandalkan dari Biaya Administrasi Surat-menyurat, dan Sumbangan Pihak Ketiga (Pengusaha).

1. Pelaksanaan Kegiatan
Program-program pembangunan Desa Tanjungwangi dilakukan dengan Usulan-usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Dusun. Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musrenbangdes.
Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Tanjungwangi masih sekitar sarana dan prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Tanjungwangi merupakan salah satu Desa Pemekaran dan Desa Pendukung Pangan maka kegiatan sarana dan prasarana Perhubungan, Pertanian dan perkebunan serta Pemerintahan masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa.

2. Tingkat Pencapaian
Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki.
Di Desa Tanjungwangi tingkat pencapain pembangunannya yang paling menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan dana-dana ADD tahun 2012, dan PNPM tahun 2011-2012. Karena dana tersebut cukup lumayan dan dukungan swadayanya masih berjalan saat pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan. Kontribusi masyarakat juga banyak, Sedangkan pelaksanaan dana ADD dirasa belum optimal, hal ini terjadi karena dana ADD dananya terbatas. Penggunaanya dana ADD diperuntukan untuk pemeliharaan-pemeliharaan serta pekerjaan baru tetapi skala kecil.
Tingkat Pencapaian pelaksanaan program PNPM-MP melebihi 100 %, karena dari tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan PNPM-MP masih bisa untuk pengembangan-pengembangan di sekitar lokasi kegiatan tersebut. Dana ADD tingkat pencapaiannya juga bisa mencapai 100% dari semua yang telah di rencanakan. Sementara PAD digunakan untuk Pemeliharaan sarana dan Prasarana yang berskala kecil.

3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa.
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa Tanjungwangi berjalan dengan baik sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Desa Tanjungwangi tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku, dari Aparatur Pemerintah Desa hingga ke RT/RW berjalan dengan baik, begitu juga dengan Lembaga-lembaga Desa Tanjungwangi yang ada.
.
4. Data Perangkat Desa
Berikut diterangkan data perangkat Desa Muncang.
a) Kepala Desa : H. JANIM
b) Sekretaris Desa : SUWARDI
c) Kaur Umum Dan Keuangan : IIN KURNIAWATI
d) Kaur Pemerintahan Dan Trantib : ADI KOSASIH
e) Kaur Ekbang Dan kesra : GENTUR
f) Bendahara Rutin : SULASTRI
g) Petugas Data : SAEPUDIN
h) Linmas Desa : 1. H. SUTION
2. UKANI

Desa Tanjungwangi dibagi menjadi 3 RW dan 11 RT. yang terdiri dari :
a. Wilayah RW 001 Kampung Tanjungwangi dan Warunglame, Terdiri dari 3 RT.
b. Wilayah RW 002 Kampung Cipeuyah, Babkan Cipeuyah, CIbangkong dan CIkuning, Terdiri dari 5 RT.
c. Wilayah RW 003 Kampung Lebak Sawah, Cimuncaang, Wanasari, Gunung Tugu dan Kadu Ronyok, Terdiri dari 3 RT

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa sering kali belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini biasanya disebabkan rencana Pendapatan tidak sama dengan real di lapangan sehingga seringnya Pendapatan lebih kecil dari Pengeluaran/Belanja baik langsung maupun tidak langsung, pada umumnya terjadi di PAD Desa, dan untuk dana ADD dapat dikatakan tepat dan tidak ada masalah. Semua pelaksanaan kegiatan di desa lebih difokuskan pada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sangat perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Propinsi.

6. Proses Perencanaan Pembangunan
Dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Tanjungwangi, system Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat RT/ Lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke Tingkat Desa. Kemudian dalam Musrenbang dimasukan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja tahunan Desa. Selanjutnya dimasukan ke dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan Desa.

7. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka pemerataan pembangunan desa tanjungwangi menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisifasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa.
Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan Sarana umum, seperti sarana ibadah umumnya sudah banyak yang di Renovasi/ Rehabilitasi karena sudah banyak kerusakan yang perlu diperbaiki agar nyaman digunakan untuk beribadah. Khusus untuk Perkantoran dan Balai Desa Tanjungwangi menjadi Program super prioritas karena Desa Tanjungwangi belum mempunyai kantor desa.
Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjungwangi masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD), PNPM. Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain:
a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanjungwangi dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenanganya.
b) Lembaga-lembaga kemasyarakatan didesa tanjungwangi dapat meningkatkan kemampuanya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa bersama dengan Pemerintah Desa.
c) Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan sarana dan prasarana akan memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat.
d) Partisifasi swadaya dana dan Gotong Royong tenaga/ matrial menjadi lebih optimal.

Berikut disampaikan sarana dan prasarana desa yang ada :
a. Kantor Desa jumlah 1 Unit ( 2 Ruangan )
b. Masjid jumlah 5 buah
c. TK/Paud berjumlah 2 buah
d. Sekolah Dasar berjumlah 2 buah
e. Madrasah Diniyah berjumlah 3 Buah
f. MTs berjumlah 1 Buah
g. MA berjumlah 1 Buah
Uraian lebih lanjut ada dalam Profil Desa Tanjungwangi.

8. Permasalahan dan Penyelesaian
Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Untuk mengantisifasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya dan dapat berpartisifasi dalam kegiatan tersebut dan diharapkan agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
1. Pelaksanaan Kegiatan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten/ kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya Pemerintahan Desa berhasil. Keadaan Geografis Desa Tanjungwangi Jangkauan ke Ibu Kota Kecamatan yang relatif dekat (5 Km) hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Desa. Pelaporan-pelaporan data tidak menemui kendala, dan tepat waktu. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di desa tanjungwangi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJMDes. Sedangkan kegiatan Pemerintah Desa Tanjungwangi yang berskala kecil pelaksanaanya dilakukan oleh Desa, ini disebabkan karena kecilnya Pendapatan Asli Desa. Dengan Harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dapat terlaksana dan didukung dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan Pihak Propinsi Banten.

2. Tingkat Pencapaian
Keberhasilan pelaksanaan program desa tanjungwangi tidak lepas dari peran serta masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat desa harus bersatu padu melaksanakan semua pelaksanaan program desa.
Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun nonfisik sebetulnya sudah dirasakan berhasil. Adapun jika terdapat kekurangan merupakan hal yang biasa di dalam pelaksanaan suatu program desa.
Pelaksanaan ADD di tahun 2014 dana yang dianggarkan untuk program pembangunan sepenuhnya diserahkan ke wilayah yang membutuhkan sesuai perencanaan. Dari Pemerintah Desa Tanjungwangi swadaya lebih ditekankan sekali mengingat partisifasi mereka sangat dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaanya hal tersebut juga sering terhambat. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang pemahaman ataupun karena yang lainya. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pelaksanaan program pembangunan maupun program yang lainya.

3. Realisasi Program dan Kegiatan
Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa Tanjungwangi beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. Namun pelaksanaanya tidak seluruhnya mulus tetap saja ada kendala, tetapi dari pihak pemerintahan Desa Tanjungwangi beserta lembaganya sering diadakan sosialisasi-sosialisasi pelaksanaan program. Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program-program Pemerintah.
Berikut disampaikan data-data pembangunan desa ditahun 2014 :

No Jenis Pembangunan Sumber anggaran Volume Besaran anggaran
1 Drainase Kp. Warunglame APBD 573 Meter 119.000.000
2 Drainase dan TPT Kp. Tanjungwangi APBN Dan APBD 587 Meter 106.000.000
3 Rehab Bendungan DI Leuwihuut Kp. Cipeuyah APBD Kabupaten 1 Unit Type II 100.00.000
4 TPT Kp. Lebak Sawah APBD Provinsi 100 Meter 37.600.000

4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa Tanjungwangi melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing-masing perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakanya, namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan-hambatan. Bagi Pemerintah Desa Tanjungwangi apabila ada seorang ataupun sekelompok orang yang masih belum menerima program desa merupakan pekerjaan yang harus dicari penyelesainya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka dari Pemerintah Desa Tanjungwangi mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut serta melakukan pendekata-pendekatan guna memberikan pemahaman. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatanya dalam setiap penyelesaian masalah di desa, dan apabila di tingkat desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun nonfisik dana yang dianggarkan dari Kabupaten didata. Proyek-proyek tersebut yang pendanaannya skala besar diserahkan kepada Kabupaten sementara yang relatif kecil di anggarkan di APBDes. Untuk kegiatan pembangunan desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, namun pelaksanaan kegiatan nonfisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RPJMDes. Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa berkoordinasi dengan instansi terkait. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

6. Permasalahan dan penyelesaian
Mengingat letak Desa Tanjungwangi berbatasan dengan desa-desa sekitar tidak terlepas dari masalah khususnya masalah kependudukan dan batas Desa yang belum ditetapkan secara legalitas formal secara hukum oleh Pihak Kabupaten, sehingga masih ada batas-batas Desa yang rancu dan status Penduduk yang tak jelas. Namun demikian tidak pernah menimbulkan permasalahan yang serius dan masih dapat di atasi secara kekeluargaan melalui pengurus RT setempat. Dari pihak Pemerintah Desa Tanjungwangi sering mengadakan kerjasama untuk program-program masyarakat Desa Tanjungwangi dengan Desa tetangga dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan perencanaan Program Desa. Bagi Pemerintah Desa Tanjungwangi terhadap semua masalah yang timbul itu adalah suatu tantangan untuk sesuatu kemajuan dan semua dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.

BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Dasar Hukum
Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat.
Dasar hukum tugas pembantuan ;
a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
b. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Penyelenggaraan pemerintahan Desa Tanjungwangi tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukanya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenanganya, karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait.

3. Pelaksanaan Kegiatan
Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut, di Desa Tanjungwangi berpedoman pada kebijakan Pemerintah Kabupaten. Karena pemerintahan desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada Peraturan perundangan Kabupaten Lebak. Sedangkan dalam desa pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Desa. Dalam melaksanakan kegiatan Peraturan Desa kegiatanya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dalam melaksanakan suatu Peraturan, permasalahan pasti timbul karena dalam pelaksanaannya terkadang ada sebagian masyarakat yang belum mengerti dan memahami peraturan tersebut. Pelaksanaan Kegiatan desa saat ini masih difokuskan ke Infrastruktur / sarana dan prasarana masyarakat karena kegiatan ini merupakan Skala prioritas desa. Namun kegiatan sektor Pertanian, ekonomi masyarakat dan Lingkungan penduduk, juga menjadi perhatian dan tetap diupayakan dapat berjalan.

Dampak yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan desa biasanya selama ini tidak pernah menjadi suatu permasalahan yang serius dalam Masyarakat. Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatanya.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan
Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh warga masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainya perlu didukung dengan dana yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan Pembangunan berdasarkan APBDes tahun 2014 bersumber dari dana Bagi Hasil sebesar Rp. 48.282.249,- ( Empat Puluh Delapan juta Dua Ratus Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah ), PNPM sebesar Rp. 129.270.900,-( Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah ) Tunjangan BPD dari APBD Kabupaten Rp. 5.000.000,- (Lima jutarupiah).

6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sumber pendanaanya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten serta sumber pendapatan desa lainya.
Pelaksanaan semua kegiatan pada dasarnya menggunakan data yang ada serta pembagian tugas yang diberikan oleh instansi yang berkepentingan. Dalam kegiatannya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh semua aparat desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta melibatkan semua lembaga-lembaga difungsikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Sarana dan Prasarana
Pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan ditahun yang lalu masih banyak yang harus dilanjutkan di tahun berikutnya, hal ini banyaknya sarana dan Prasarana yang belum mampu didanai dari ADD maupun PAD Desa di tahun yang lalu, sehingga setiap tahun tetap dilanjutkan agar dapat di selesaikan. Hal ini terjadi karena Sumber dana yang didapat desa untuk saat ini yang rutin hanyalah dana ADD dan PAD belum mampu di kelola secara Maksimal.
Pembangunan yang telah direncanakan dalam APBDes di tahun 2014 semuanya telah dapat diselesaikan dengan target pencapaian 100%.

8. Permasalahan dan Penyelesaian
Pada pekerjaan Pembangunan yang direncanakan di desa terkadang dalam pelaksanaanya kekurangan dan ketidak cocokan dengan keinginan Masyarakat, sehingga mengalami permasalahan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan tersebut terkendala. Permasalahan yang timbul biasanya adalah pada teknis pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang dalam APBDes sering kali mengalami hambatan. Banyak rencana yang dilaksanakan masih mengalami kekurangan pembiayaan-pembiayaan. Namun hal tersebut di selesaikan dengan baik walaupun dana yang dipergunakan kurang. Maka untuk mengatasinya menggunakan langkah-langkah pendekatan dengan berbagai pihak dalam masyarakat agar ditutupi dengan Swadaya dan sharing dana dengan Masyarakat dan pihak Ketiga ataupun dari ADD Desa di tahun berikutnya.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaanya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaanya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainya.

1. Dasar Hukum
a) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
b) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
c) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
d) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
e) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);

2. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan pembantuannya
Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa.
Di Desa Tanjungwangi semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran
Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transfaran, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Tanjungwangi adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa.

Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang dan jasa desa;
c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;
d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
e. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa;
f. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa; serta

Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
Pada akhir tahun Anggaran 2014, sumber dan pendapatan desa dalam Anggaran Perhitungan tercatat terealisasi sebesar Rp. 118.282.249,- ( Seratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) yang bersumber dari ADD, APBD Propinsi PNPM dan PAD Desa.

4. Sarana dan Prasarana
Dalam Pelaksanaan Anggaran diatas kegiatan sarana dan prasarana ( Drainase dan TPT Jalan ) di Kampung Warunglame, Tanjungwangi dan Lebak Sawah yang dalam pelaksanaaanya tidak mencapai target, Hal ini terjadi karena pada saat pelaksanaan kegiatan harga matrial tidak stabil sehingga pencapaian Target didorong dengan swadaya dan gotong-royong.
Untuk melanjutkan kegiatan sarana Prasarana lainnya yang belum dilaksanakan rencana pelaksanaannya dilanjutkan pada tahun berikutnya.

BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN LAINYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA
1. Desa yang diajak kerjasama
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanjungwangi yang tertuang dalam APBDes disebutkan bahwa semua pelaksanaan pembangunan baik fisik dan nonfisik dituangkan tersendiri ke dalam RPJMDesa.
Pelaksanaan RPJMDesa mengacu pada APBDesa yang ditetapkan setiap tahunnya. Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, sampai saat ini pelaksanaan Kerjasama Antar Desa belum dilaksanakan karena belum ada suatu kegiatan yang pelaksanaanya dengan desa lain.

2. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
c. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, pedoman tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

3. Bidang Kerjasama
Dalam kegiatan kerjasama antar desa sebetulnya banyak sekali kegiatan yang bisa direncanakan dan dilaksanakan, namun hal tersebut saat ini belum terlaksana, Karena pelaksanaan RPJMDes belum semuanya terlaksana.

4. Nama Kegiatan
Untuk jenis pekerjaan tertentu akan diberi nama kegiatan sesuai dengan jenis dan macam kerjasamanya diantara desa yang bersangkutan, namun karena belum adanya kerjasama maka belum ada yang berikan nama kegiatan tersebut.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Kebutuhan dana dalam pelaksanaan kerjasama antar desa disesuaikan dengan jenis kegiatanya. Sumber pendanaanya diambil dari dana-dana yang tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa Desa Tanjungwangi dan Desa sekitar yang akan diajak kerjasama. Untuk pelaksanaanya pada tahun ini masih sebatas Rencana dan belum ada Realisasi kegiatanya. Karena pekerjaan yang dilaksanakan dengan melibatkan desa sekitar belum ada, namun telah tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa.

6. Jangka Waktu Kerjasama
Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa.

7. Hasil Kerjasama
Biasanya dari hasil kerjasama sebelumnya diadakan penanda tanganan kerjasama (MoU). Di Desa Tanjungwangi tahun ini belum melaksanakan satupun kerjasama antar desa. Karena belum ada pekerjaan ataupun pelaksanaan kegiatan. Kerjasama antar desa yang dilaksanakan saat ini sekitar permasalahan warga masyarakat, perselisihan warga antar desa dan lain sebagainya.
8. Permasalahan dan Penyelesaian
Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesainya dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama antar desa masih sekitar penyelesaian sengketa warga. Dan apabila dalam musyawarah tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya. Namun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik saat ini belum dilaksanakan.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra Yang diajak Kerjasama.
Dalam pelaksanaan kerjasama Dengan Pihak Ketiga sampai saat ini hanya pada kerjasama dengan Puskemmas dan UPT Pertanian Kecamatan Muncang.

2. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
b. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
d. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Bidang Kerjasama
Bidang kerjasama yang direncanakan akan dilaksanakan adalah Kesehatan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani.

4. Nama Kegiatan
Dalam pelaksanaan kerjasama diberbagai bidang, setiap kegiatan belum tentu ada nama dan jenis kegiatanya. Pemerintah Desa Tanjungwangi memberi Nama Kegiatan tersebut yaitu Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Kesadaran Masyarakat terhadap Prilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
Untuk Pelaksana Kegiatan tersebut diberikan kepada perangkat desa dalam penanganan Administrasi oleh Sekretaris Desa dan Keuangannya oleh Bendahara Desa.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran
Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ini sumber dana dari Pihak Ketiga dengan jumlah anggaran untuk Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan PHBS masih swadaya masyarakat yang berjumlah Rp. 1.300.000,-/Tahun, Namun masih banyak kendala yang dihadapi sehingga ada beberapa masyarakat sampai saat ini belum sadar terhadap Pertanian dan Kesehatan.

7. Jangka Waktu kerjasama
Jangka Waktu Kerjasama hanya 1 (satu) tahun, dan setelah itu dapat dilanjutkan kembali selama kurun waktu kerjasama dipandang dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

8. Hasil Kerjasama
Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain akan menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Namun dengan adanya kerjasama bersama pihak lain maka permasalahan masing-masing pihak dapat teratasi.

9. Permasalahan dan Penyelesaian
Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya karena kurang sepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan atau ikatan perjanjian, sehingga pada saatnya ada kesepakatan yang tidak ditepati. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka pihak yang akan diajak kerjasama supaya diadakan sosialisasi sebelum melaksanakan kegiatan kerjasama tersebut.

C. BATAS DESA
1. Batas Desa
Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam Pemerintahan Desa yang dikuatkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
Berikut adalah Batas- batas Desa Tanjungwangi;
a. Batas desa sebelah Utara : Desa Girijagabaya dan Muncang
b. Batas desa sebelah Timur : Desa Leuwicoo
c. Batas desa sebelah Selatan : Desa Pasirnangka
d. Batas desa sebelah Barat : Desa Cisimeut Kec. Leuwidamar

Sengketa masalah Batas Desa Tanjungwangi dengan desa-desa yang berbatasan secara umum sampai saat ini tidak pernah terjadi apa lagi sampai menimbulkan masalah. Akan tetapi untuk mengantisifasi hal tersebut agar tidak terjadi, perlu Penetapan oleh Pemerintah Kabupaten yang sampai saat ini belum pernah dimiliki oleh Desa Tanjungwangi sejak Kepemimpinan Kepala Desa saat ini.

2. Penyelesaian yang dilakukan
Didalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat kompleks dan bervariasi. Jenis permasalahan akibat batas desa di Desa Tanjungwangi belum ada permasalahan yang menonjol. Karena di masing- masing desa sudah ada sosialisasi diantara beberapa desa kepada masyarakat. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemerintah Desa Tanjungwangi mengadakan Sosialisasi pada masyarakat tentang batas desa dan yang sejenisnya.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan
Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisifasi permasalahan batas desa, pihak Pemerintah Desa memberikan tugas kepada perangkat desa dan dibantu masyarakat desa setempat yang berkepentingan dengan hal tersebut, seperti RW dan RT setempat.

4. Data Perangkat Desa
a. H. JANIM, Jabatan kepala Desa Tanjungwangi.
Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenanganya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Dan sebagainya.

b. SUWARDI, Jabatan Sekretaris Desa Tanjungwangi
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.

c. ADI KOASIH, Jabatan Kasi Pemerintahan Dan Trantib
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan, Penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan, dan lain sebagainya.

d. GENTUR, Jabatan Kasi Ekbang Dan Kesra
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan di desa, menyusun program dan melaksanakan bimbingan di bidang perekonomian, distribusi dan produksi serta melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan, dan lain sebagainya.

e. IIN KURNIAWATI, Jabatan KAUR Umum Dan Keuangan
Sebagian tugasnya adalah melakukan pengadministrasian di bidang keuangan dan Penyusunan Program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, Penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Penyusunan program dan membantu kegiatan zakat, infaq dan shodaqoh, dan lain sebagainya.

f. SULASTRI, Jabatan Bendahara Rutin
Sebagian tugasnya melakukan pengadministrasian sehari-hari di bidang keuangan.

g. SAEPUDIN, Jabatan Petugas Data
Sebagian tugasnya melakukan Pendataan terhadap penduduk yang ada di wilayah Desa Tanjungwangi yang kemudian dilaporkan ke Kasi Pemerintahan buat pelaporan ke tingkat kecamatan dan lain sebagainya.
h. H. SUTION, Jabatan Sebagai Linmas Desa Tanjungwangi
Sebagian tugasnya adalah melakukan atau melaksanakan keamanan didaerah Desa dan melaksanakan Ketertiban Anatar Masyakarat.
i. UKANI, Jabatan Sebagai Linmas Desa Tanjungwangi
Sebagian tugasnya adalah melakukan atau melaksanakan keamanan didaerah Desa dan melaksanakan Ketertiban Anatar Masyakarat.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan penanggulanganya
Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Desa Tanjungwangi berkoordinasi dengan Instansi terkait dan sebelumnya mengambil tindakan Penanganan sementara bersama masyarakat sesuai kemampuan yang ada dalam rangka menangani bencana tersebut.

2. Status Bencana
Pelaksanaan penanggulangan bencana di Desa Tanjungwangi dilaksanakan oleh Karang Taruna Muda Bakti. Petugas tersebut bertugas mengkoordinir penanganan bencana alam dan sejenisnya dengan instansi yang terkait yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat Kabupaten maupun Propinsi. Petugas ini terdiri dari unsur Perangkat Desa, Tokoh Pemuda dan Masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila bencana alam tersebut terjadi dan tidak bisa bisa diatasi oleh Petugas setempat, maka pihak desa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan untuk diteruskan ke Dinas terkait tersebut.
Penanganan bencana tersebut melihat Status Bencana serta bahaya dan penanggulangannya. Dalam keadaan demikian Koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran
Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya, Di Desa Tanjungwangi untuk Anggaran Bencana Alam belum dianggarkan. Namun apabila terjadi bencana maka Pemerintah Desa Tanjungwangi akan mencarikan Solusi untuk mendapatkan dana darurat, dana yang diambil sumbernya dari Pendapatan Asli Desa dan apabila terjadi dan tingkat kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut diserahkan pada Pihak Kabupaten atau Propinsi.

4. Antisipasi Desa
Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam, Pemerintah Desa Tanjungwangi mengadakan musyawarah dengan Masyarakat agar menjaga dan memperbaiki Tanggul yang berada di Pinggir Sungai yang sering Rusak sehingga luapan air sungai masuk ke pemukiman.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari, Aparatur Desa dan Masyarakat.

6. Kelembagaan yang dibentuk
Kelembagaan di Desa Tanjungwangi dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana alam belum dibentuk secara Khusus.

7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi
Secara Geografis Desa Tanjungwangi keadaan pertanahannya adalah pegunungan dan Bebukitan, maka potensi bencana sangat tinggi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan Yang terjadi
Dalam melaksanakan ketertiban umum, di Desa Tanjungwangi dibentuk Karang Taruna yang dibantu oleh Babinsa dan Babinmas. Untuk tahun 2014 gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian tidak ada. Kerukunan masyarakat terjaga walaupun imbas program bantuan kepada masyarakat terjadi kecemburuan sosial, namun hal tersebut dapat diatasi dan diadakan pembinaan dan pemahaman tentang program bantuan dari pemerintah yang ditujukan kepada warga miskin desa.

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Tanjungwangi dibantu Karang Taruna, BABINKAMTIBMAS/POSMAS, dan BABINSA yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan Ketertiban Umum, baik perselisihan warga maupun kejadian lainya.

3. Penanggulangan dan Kendalanya
Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejolak-gejolak kecil dilapanangan cepat di atasi dengan cara Kekeluargaan.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan Ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Tanjungwangi selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS/POLMAS serta Karang Taruna.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa sampai saat belum dianggarkan, Mengingat Sumber dan besarnya Anggaran yang ada masih belum mampu untuk mendanai kegiatan tersebut.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) Tanjungwangi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sangat Sederhana sehingga masih sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mohon kritik dan saran demi menuju kearah perbaikan.

Tanjungwangi, 06 Maret 2015
Kepala Desa Tanjungwangi

H. JANIM